Posted by: mahadarma | February 8, 2011

Mempertentangkan Indonesia “Negara Gagal”

 

Pertemuan tokoh lintas agama dan forum rektor beberapa waktu yang lalu sempat menyinggung Indonesia sebagai negara yang terancam gagal. Ini erat kaitannya dengan konsep dan teori “Negara Gagal” (Failed state). Apa sebenarnya “Negara Gagal” itu?

Negara merupakan sebuah institusi yang memiliki organ-organ untuk melakukan fungsi dan tugas negara. Ada beberapa kategorisasi untuk menunjukkan kategori sebuah negara. Stoddard dalam Ethnonationalism and the Failed State: Sources of Civil State Fragmentation in the International Political, menyebutkan ada empat kategori negara bangsa: kuat, lemah (weak state), gagal (failed state), dan runtuh (collapsed state).

 Konsep “Negara Gagal”

Ada beberapa pendekatan dalam teori “Negara Gagal” muncul untuk menjelaskan mengenai kegagalan/ketidakmampuan negara tersebut. Stein Sundstøl Eriksen dalam tulisannya yang berjudul “The Theory of Failure and the Failure of Theory: “State Failure” in Theory and Practice” menjelaskan bahwa ada dua perspektif negara gagal. Pertama, pendekatan perspektif Lockean. Pendekatan ini menekankan fungsi negara yang utama dan paling penting adalah sebagai penyedia jasa. Sebuah negara dikatakan gagal atau runtuh jika fungsi-fungsi dasarnya tidak lagi dipenuhi atau dijalankan atau dengan kata lain negara tidak mampu lagi untuk menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana seharusnya negara yang eksis yaitu: penjamin hukum, perlindungan harta-benda, hak dalam partisipasi politik, kebutuhan infrastruktur dan fungsi sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan akan keamanan merupakan fungsi fundamental yang harus dipenuhi oleh negara, karena keamanan merupakan syarat agar fungsi lainnya dapat terpenuhi.

 Kedua, pendekatan perspektif Weberian. Pendekatan ini didasarkan atas pemikiran Max Weber yang menyatakan bahwa negara merupakan institusi dengan monopoli terhadap alat kekerasan pada suatu wilayah tertentu. Dengan demikian, sebuah “negara gagal” menurut definisi ini merupakan negara yang tidak mampu menegakkan monopoli tersebut. Istilah gagal (failure) merujuk pada kegagalan negara dalam memberikan kedamaian dalam lingkungan domestik dan me-monopoli penggunaan kekerasan. Definisi “negara gagal” memiliki konotasi yang sama dengan quasi-state yaitu negara yang eksis dan diakui dalam politik global namun tidak memiliki kemampuan sebagai sebuah negara seperti monopoli terhadap penggunaan kekerasan dan control terhadap wilayahnya.

 Sementara itu, Rotberg dalam The Nature of Nation-State Failure lebih tegas menyebutkan negara gagal dengan indikasi antara lain berupa keamanan rakyat tidak bisa dijaga, konflik etnis dan agama tak kunjung usai, korupsi merajalela, legitimasi negara terus menipis, ketidakberdayaan pemerintah pusat dalam menghadapi masalah dalam negeri, dan kerawanan terhadap tekanan luar negeri.

 Mengukur “Negara Gagal”

The Fund for Peace adalah sebuah organisasi yang memiliki misi mencegah perang dan mengurangi kondisi yang menyebabkan perang. Lembaga ini mempublikasikan “Failed State Index” (FSI) yang menganalisa dan melakukan kategorisasi “Negara Gagal”, dan umumnya menjadi rujukan publik internasional.

Terdapat 12 indikator yang melambangkan kelemahan sebuah negara mencakup sektor sosial (tekanan demografis, pengungsian, keluhan oleh kelompok, human flight), politik (kriminalisasi/legitimasi negara, pelayanan publik, HAM, aparat keamanan, faksionalisasi elit, serta intervensi internasional), ekonomi (pembangunan yang tidak merata, dan penurunan ekonomi), dan militer. Setiap indikator memiliki skala poin antara 0-10, makin besar berarti makin rentan negara tersebut. Skala tersebut kemudian ditotal, sehingga yang paling mendekati angka 120 merupakan negara paling tidak stabil atau rentan.

Metode penilaian berdasarkan pengumpulan data berupa analisis konten (electronic scanning), data kuantitatif, dan input kualitatif. Negara-negara akan dikategorisasi ke dalam pewarnaan yang merujuk pada status sebuah negara dalam peta FSI.

Dalam Failed State Index posisi Indonesia ada di peringkat 61 (2010) naik 1 peringkat dari posisi di tahun 2009. Posisi ini menasbihkan Indonesia sebagai negara yang mendekati status sebagai “Negara Gagal”. Sejak pertama kali FSI disusun, jumlah total skor Indonesia berkisar antara 83,3 atau 89,2.

Kritik “Negara Gagal”

Konsep Negara Gagal sendiri bukannya tanpa cela. Ada beberapa kritik yang menentang terkait konsep “Negara Gagal” itu sendiri. Pertama, tidak adanya kesamaan paramater yang konkret dalam menentukan kegagalan sebuah negara antara akademisi satu dengan lainnya. Kedua, konsep “Negara Gagal” adalah cara pandang Barat terhadap Dunia Ketiga, yang dianggap sebagai kegagalan Barat dalam memahami dan memberikan solusi. Ketiga, konsep “Negara Gagal” pada umumnya lebih ditujukan sebagai kajian dalam legalisasi Bantuan Kemanusiaan termasuk Intervensi Militer. Keempat, terkait pelabelan “Negara Gagal” dan lainnya, siapa yang memiliki kewenangan dan kepantasan dalam menyatakan demikian.

William Easterly dan Laura Fresch menuliskan “Top 5 reasons why “failed state” is a failed concept” sebagai berikut: “Negara Gagal” mengarah pada pembuatan kebijakan yang membingungkan; “Negara Gagal” telah gagal dalam menghasilkan suatu penelitian akademik yang berguna dalam ilmu ekonomi; “Negara Gagal” tidak memiliki definisi yang koheren; definisi “Negara Gagal” tidak menambah hal baru bagi pemahaman kita tentang perilaku negara dan tak dapat diukur; “Negara Gagal” muncul karena alasan politik.

Rektor UI, Gumilar Rusliwa Somantri, sendiri dalam kesempatan lain mengungkapkan bahwa ia tidak setuju Indonesia disebut sebagai negara yang terancam gagal karena mempunyai pondasi yang kuat, dan telah mencapai proses politik yang paling tinggi yakni demokrasi. Ia lebih menegaskan untuk dilakukan kajian ilmiah daripada kajian politis. Menurut saya, ini lebih adil, apalagi konsep dan teori “Negara Gagal” sendiri masih jadi perdebatan dalam bidang akademis, sehingga siapapun yang berbicara pada tataran konseptual idealnya memiliki dasar yang kuat.

Apakah penting pelabelan ini? Bisa ya bisa tidak. Ya, karena dengan adanya FSI kita bisa tahu cara pandang pihak lain terhadap perilaku dan kekurangan negara kita. Tidak penting karena FSI dan “Negara Gagal” hanya tataran konsep. Yang terpenting dari semua ini adalah bagaimana negara mampu menjamin kebutuhan dan hak hidup warga negaranya sehingga nilai-nilai fundamental negara seperti keamanan, kebebasan, ketertiban dan kesejahteraan bisa terjamin, terlepas dari label yang disematkan pada institusi negara.

Catatan:

Untuk grafik dan data “Failed State Index” silahkan akses ke

http://bit.ly/2phwYN atau ke http://bit.ly/h8V4RN


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: